
Jakarta, KamayoNews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah mengusut kasus dugaan korupsi yang melibatkan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, beserta dua anak buahnya. Berdasarkan informasi yang diterima oleh Tempo, KPK sedang menyelidiki dugaan suap yang menjerat nama-nama tersebut, yakni KSD dan HTA.
Penyelidikan ini berawal dari surat perintah penyelidikan yang diterbitkan pada 16 Januari 2023. Direktur Penyidikan KPK, Komisaris Besar Asep Guntur Rahayu, telah membenarkan adanya penyelidikan tersebut. “Betul, masih penyelidikan,” ujar Asep dikutip dari Tempo pada Rabu, 14 Juni 2023.
Meskipun demikian, Asep belum memberikan rincian mengenai pasal-pasal apa yang sedang diusut oleh KPK, atau bagaimana peran ketiganya dalam kasus tersebut. Berdasarkan informasi yang diterima mengindikasikan bahwa KPK sedang mengusut dugaan penyalahgunaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan negara dan dugaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian selama periode 2019-2023.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari pihak Kementerian Pertanian dan partai NasDem, di mana Syahrul Yasin Limpo merupakan anggotanya.
Dalam perkembangan terkait kasus ini, hasil gelar perkara yang dihadiri oleh seluruh pimpinan KPK pada Selasa, 13 Juni 2023, mengungkapkan bahwa Syahrul Yasin Limpo, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono, dan Direktur Alat Mesin Pertanian Muhammad Hatta diusulkan sebagai tersangka.
Syahrul beserta kedua anak buahnya diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12E dan/atau Pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang berhubungan dengan Pasal 56 dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Penyelidikan kasus ini telah dimulai sejak 16 Januari 2023. Syahrul Yasin Limpo, yang juga seorang politikus NasDem, bersama dengan anak buahnya diduga terlibat dalam penyalahgunaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan negara dan dugaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian selama periode 2019-2023.
Publik menanti hasil lebih lanjut dari penyelidikan yang sedang berlangsung ini. KamayoNews.com akan terus memperbarui perkembangan terkait kasus ini, sehingga pembaca dapat mengikuti dengan cermat.
Kertas Suara Warna Kuning, Pojok Kana Bawah, Partai Perindo, Coblos Nomor Urut 1